ADVERTISEMENT

STOP KORBANKAN 125 MANTAN KEPALA KAMPUNG. KALAU MAU BICARA PUNCAK JAYA DISINI TEMPATNYA BUKAN DILUAR PUNCAK JAYA.

Mulia_ Puncak Jaya Papua, kamis 25 maret 2021. Sejumlah kepala distrik, kepala kampung, tokoh pemudah, tokoh adat, tokoh masyarakat yang berasal dari 302 kampung dan 27 distrik Puncak Jaya mendatangi kantor DPRD Puncak Jaya guna meminta Pimpinan DPRD Puncak Jaya menindak tegas salah satu anggota DPRD Puncak Jaya yakni Soni Geley yang telah terbukti menjadi aktor dalang masalah kampung di puncak jaya masa menyuarakan aksinya melalui Irianto Wonda, S.IP, S.Sos selaku Koordinator Lapangan dari Forum Peduli Puncak Jaya.

Setelah melakukan aksi, awak media temui Irianto Wonda selaku Koordinator Lapangan FPPJ di dampingi sejumlah kepala distrik, kepala kampung, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Ratusan Masyarakat Puncak Jaya.

Baca Juga

Irianto Wonda yang sering dijuluki dengan sebutan Jenderal Puncak Jaya oleh masyarakat ini, menegaskan “Oknum – Oknum yang beberapa waktu lalu bermain di Kejati Papua, jika memang peduli dengan masyarakat Puncak Jaya mari kita bicara masalah Puncak Jaya disini tempat nya di Mulia bukan di luar Puncak Jaya, bukan komentar di group FB, WA, IG, dengan akun samaran, tidak usah takut selama kita bertindak dengan kebenaran masyarakat pasti mendukung, pungkasnya.

Elit Politik dan Kelompok Intelektual Stop membohongi/mengorbankan 125 mantan kepala kampung membawa laporan ke Kejati Papua, membayar media – media besar untuk menyebarkan berita hoax mencemarkan nama baik Sang Penguasa dan Pemerintah Daerah Puncak Jaya.

Beberapa waktu lalu seorang pejabat daerah menyebarkan isu tidak benar yakni Bupati Puncak Jaya akan di tangkap pada tanggal 17 maret 2021 dengan dugaan korupsi dana desa 160 milyard Sampai dengan hari ini ternyata Hoax”.

“125 Kepala Kampung yang di lantik oleh Bupati Puncak Jaya dari 302 Kampung pada 2018 bukan patung ketika mereka mengetahui jabatan mereka terancam bisa berakibat fatal yakni menciptakan konflik susulan antar distrik yang berkepanjangan”.

“Perang Desa pada tahun 2018 lalu sudah cukup menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Masyarakat di wilayah timur Puncak Jaya sedang banting tulang susah – payah kerja untuk bayar kepala korban / perdamaian abadi secara adat jangan buat masalah baru lagi. Publik sudah mengetahui maksud dan tujuan oknum – oknum yang bermain di Kejati Papua yakni Mengkudeta Kepala Daerah (Bupati Puncak Jaya)”

“Sesuai UU Desa No 6 Tahun 2014 dan PP No 75 Tahun 2016 yang berhak melantik dan memberhentikan kepala kampung adalah Wewenang Bupati sebagai Kepala Daerah bukan bukan Kejati, bukan PTUN, bukan DPRD, bukan Wakil Bupati, bukan Elite Politik, dan bukan pula kelompok intelektual. Tuhan memberikan Hikmat dan kebijaksanaan kepada kita untuk menggerkan hal yang baik bukan membodohi / memanfaatkan masyarakat” tutur Irianto Wonda yang saat ini menduduki jabatan Wakil Sektretaris Koni Puncak Jaya.

” Kepada yang terhormat seluruh masyarakat Puncak Jaya di manapun kalian berada hal – hal terkait dengan jabatan Kepala Kampung merupakan Wewenang Bupati / Walikota.

Pengangkatan dan Pemberhentian 125 Kepala kampung dari 302 kampung di lingkungan Pemda Puncak Jaya pada Tahun 2018 lalu skali lagi kami tegaskan sudah sesuai mekanisme dan UU Desa No 6 Tahun 2014 serta PP No 75 Tahun 2016. bisa dibuktikan dengan Video pernyataan sikap pengunduran diri isi pernyataan mereka yakni apabila Paslon Bupati yang kami usung kalah kami siap lepas garuda.

“Kami berharap mulai hari ini tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan di kemudian hari tidak ada lagi yg ungkit masalah kampung dan apabila dikemudian hari ada lagi oknum yang mencoba ungkit masalah kampung maka kami akan mengakomudir lebih banyak lagi masyarakat di seluruh penjuru puncak jaya untuk menangkap oknum – oknum tersebut dan petanggung jawabkan perbuatan mereka, menjadi perhatian kepada keluarga dekat dari kelompok yang mengatasnamakan 125 mantan kepala kampung sampaikan kepada mereka untuk pulang ke puncak jaya karena semua upaya yang mereka lakukan hanya sia – sia” ujar Irianto Wonda, S.IP, S.Sos mengakhirinya. | Humas PJ.

Related Posts

Leave Comment

Terbaru