ADVERTISEMENT

PERSOLAN DANA DESA DAN PERGANTIAN KEPALA KAMPUNG DI PUNCAK JAYA; JANGAN KORBANKAN RAKYAT DENGAN KEPENTINGAN TERSELUBUNG.

oleh: Nelly Yoman,SH.

Baca Juga

Penyataan demi pernyataan yang dilontarkan di media persoalan yang diduga terjadi penyalahgunaan dana desa di puncak jaya oleh Bupati puncak jaya atas 125 kampung yang selama ini selalu saja diperdebatkan di media oleh kaum intelektual dan para penuntut dalam hal ini perwakilan kepala kampung yang merasa dirugikan atas kebijakan Bupati tersebut.

Kalau kasus ini kita ikuti seksama bahwa kasus ini sudah ada lama di ranah hukum, dari proses PTUN Jayapura, Makasar sampai dengan MA. Kalau Memang ketidakpuasan atas keputusan silahkan menepuh jalur hukum tapi jangan pula rakyat di jadikan subjek.

Karena mewakili rakyat atau kepala kampung beberapa oknum terus berupaya untuk menggugat hasil keputusan Bupati puncak jaya dengan menuntut untuk mengembalikan Masa jabatan 1 tahun, 6 bulan yang menurut mereka sudah diambil alih oleh bupati karena mengangati dengan kepala Kampung Yang baru.

Waktu proses hukum itu berjalan tuntutan jelas untuk dikembalikan jabatan sebagai kepala kampung dari 125 tersebut. Dan dampaknya terjadi konflik di daerah dengan korban Harta benda bahkan Nyawa karena terjadi perang saudara antara pendukung kepala kampung lama dan Kepala kampung Baru.

Pemerintah,pihak keamanan dan Tokoh agama serta para intelektual dan tokoh adat sudah berusaha keras untuk mendamaikan mereka dengan menghentikan perang saudara karena perebutan jabatan kepala kampung tersebut.

Sesuai dengan adat suku lanni masyarakat kedua belah pihak sedang berupaya mengumpulkan uang untuk acara perdamaian secara adat dengan membayar kepala.

Namun sekarang isu itu mulai dihembuskan kembali oleh oknum yang mempunyai kepentingan dengan tuntutan kerugian negara karena dianggap Pencairan dana desa kurang lebih Rp, 160 Miliar yang dicairkan kepala kampung tidak sah menurut mereka.

Jadi pertanyaan besar sebenarnya ada apa?
Karena tuntutan berubah dari pengembalian Masa jabatan kepala kampung dialihkannya menjadi tuntutan kerugian negara.

Kalau berbicara menyangkut kerugian negara yang jelas itu ranah BPK dan KPK. Dan juga menjadi pertanyaan apakah penghargaan WTP yang di dapatkan pemerintah puncak jaya itu bukan asli, kalau memang ada kesalahan penyelewengan dana Desa tersebut.

Saya sebagai anak daerah saya mau sampaikan bahwa silahkan melakukan proses hukum sesuai tapi jangan masyarakat puncak jaya dan mantan kepala kampung puncak jaya dibodohi. Jangan manfaatkan mereka dengan kepentingan tertentu, sebab jelas sekali bahwa hasilnya tidak akan bisa kepala kampung dapat dikembalikan jabatannya walaupun hasil keputusan keluar, karena masa jabatan mereka sudah selesai.

Kalau mempunyai kepentingan politik yang akan datang , Jangan juga rakyat puncak jaya dimanfaatkan karena tuntutan persoalan dana desa ini tujuannya jelas bukan untuk mengembalikan kepala kampung tapi untuk menjatuhkan pemimpin yang sekarang.

Para Tokoh pemuda , para sarjana dan Mahasiswa saya himbau agar beritahukan hal yang benar kepada masyarakat dan orang tua kami. Jangan karena kepentingan terselubung oknum mengorbankan rakyat atau masyarakat yang tidak tahu apa-apa.

Pendidikan politik seperti ini yang kita berikan kepada masyarakat kita ini bukanya mendidik tapi membodohi dan menghancurkan daerah dengan segala kepentingan dan ambisi kekuasaan.

Saya Tekankan bahwa beritahukan Hal yang benar kepada 225 mantan Kepala kampung dan pendukungnya bahwa Tidak mungkin lagi jabatan Desa bisa dikembalikan karena masa jabatan sudah berakhir. Dan beritahu mereka juga bahwa tuntutan sekarang bukan untuk pengembalian kepala kampung tetapi meminta pertanggungjawaban kepala daerah menyangkut Pencairan Dana kampung yang ditafsirkan merugikan negara sekitar 160 Miliar lebih.

KALAU SAJA ANDA PEDULI DAN SAYANG KEPADA RAKYAT PUNCAK JAYA, MESTINYA ANDA BERANI BERIKAN ALASAN YANG JELAS DAN BENAR TANPA ADA UNSUR KEPENTINGAN.

Ingat: Semua yang anda perjuangkan tidak akan dibawah mati. Silahkan berperan dengan intelektual anda tapi ingat jangan jadikan masyarakat sebagai subyek karena apa yang ada di lapangan berbeda. Rakyat puncak jaya bukan 10 bahkan 20 orang, rakyat puncak jaya ratusan orang dari Nume sampai Mibut.

NELLY YOMAN,SH.
SEKJEN FPPJ.

Related Posts

Leave Comment

Terbaru